PAPUA, Hajatan lima tahunan kembali digelar di Indonesia, 9 April 2014. Jutaan warga yang telah terdaftar, menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI.
Namun ternyata, tidak semua wilayah bisa menggelar pemilu. Di Papua, sejumlah distrik yang belum menerima logistik seperti surat suara, terpaksa meminta pengunduran jadwal Pemilu. Misalnya untuk puluhan kawasan di Kabupaten Yahukimo. Ketua KPU Papua Adam Arisoy mengatakan, penyebab pengunduran dilatari keterlambatan pengiriman logistik ke distrik yang sulit dijangkau.
Atas persoalan tersebut, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak turut memberikan tanggapannya. Menurut dia, kebijakan itu tidak dapat dibenarkan secara keseluruhan.
“Kalau bicara normatif ya pasti melanggar. Kalau dikatakan ini melanggar ya melanggar karena gimana mungkin melakukan pemungutan suara (ulang),” kata Nelson.
KPU mengonfirmasi bahwa persoalan pemungutan suara tidak hanya terjadi di Yahukimo, Papua, melainkan juga di Kabupaten Sikka, NTT.
Selain itu, daerah lain yang dilaporkan mengalami hambatan adalah Kota Tual, Maluku. Di daerah ini, terjadi kekurangan surat suara anggota DPRD Kota Tual, dapil Kota Tual I, sebanyak 2300 lembar. Kekurangan disebabkan KPU Kota Tual salah memberikan laporan.
Insiden Penembakan
Karut marut pelaksanaan Pemilu di Papua juga diwarnai dengan sejumlah insiden penembakan. Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, aksi penyerangan oleh kelompok bersenjata merupakan upaya mengganggu pelaksanaan pemilu.
Purnomo mengatakan, kejadian serupa sempat terjadi beberapa waktu lalu. Pada saat itu bendera merah putih diturunkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Tapi sudah diamankan dan selesai, bendera RI kami naikan lagi dan bendera OPM diturunkan,” katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Tito Karnavian menegaskan, situasi Kamtibmas selama pencoblosan pemilu legislatif berjalan aman dan terkendali. Aksi kontak senjata, sejak Rabu (9/4/2014) pagi, di Skouw, perbatasan RI-PNG sekitar pukul 06.00 WIT, tidak berpengaruh pada penyelenggaraan Pemilu.
Akibat kontak tembak di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini, pelaksanaan pemilu di TPS 01 dan TPS 02 ditunda, dari Rabu, 9 April 2014 ke Kamis, 10 April 2014.
“Sebagai informasi, khususnya di Kampung Moso, pelaksanaan Pileg ditunda ke esok harinya. Ini sudah seizin KPU, karena situasi dan kondisi yang tak maksimal,” kata Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare.
Selain di Skow, baku tembak juga terjadi sekitar pukul 09.00 WIT di Puncak Senyum Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya. Dalam peristiwa itu, satu anggota kelompok sipil bersenjata (KSB) atas nama Wakanio Enumbi, tewas.
Tito menjelaskan, dari laporan yang diterima, kontak senjata berawal dari sekelompok sipil yang mencoba menyerang pos di Puncak Senyum. “Walaupun ada beberapa kejadian di lokasi yang berbeda, namun secara menyeluruh, situasi Kamtibmas aman dan terkendali,” kata Irjen Pol Tito.
Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua mengungkapkan, korban dalam baku tembak di Mulia, diduga kuat merupakan salah satu yang masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus penyerangan Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, di tahun 2012. Korban juga terlibat penembakan dan perampasan senjata milik anggota Brimob di Wandegobak.
Pasukan Bantuan
Sebelumnya, untuk membantu memperkuat pengamanan di Papua selama kegiatan pemilihan umum legislatif, Markas Besar Kepolisian memperbantukan dua satuan setingkat kompi (SSK) Brigade Mobil (Brimob). Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian di Jayapura mengatakan, dua SSK Brimob itu ditempatkan di Jayapura dan satu SSK lainnya di Papua Barat.
Selain menerima bantuan personel Brimob Mabes Polri, pihaknya juga didukung personel Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih sebanyak satu batalyon di Polda Papua, meliputi setiap Kepolisian Resor (Polres), satu satuan setingkat peleton (SSP) tentara.
Polda Papua, kata Tito, juga mengerahkan 500 anggotanya untuk memperkuat semua polres yang dianggap rawan. “Tercatat tujuh polres dianggap rawan,” ungkapnya, tanpa merinci lebih jauh.
Menurut dia, dengan adanya penambahan anggota keamanan di Papua, maka diharapkan situasi keamanan dapat terkendali selama pelaksanaan pemilu dan usai pemilu. “Anggota sudah disebar, termasuk bantuan dari TNI-AD.”
Jual Beli Suara
Pesta Demokrasi di Papua benar-benar tak berjalan mulus. Bukan saja karena adanya aksi bersenjata, namun juga oleh kecurangan yang terjadi di TPS maupun jelang hari H. Anggota Komisi Pemilihan Umum Papua Bidang Teknis, Betty Wanane, mengatakan lembaganya telah menerima kabar bahwa terjadi praktek jual-beli surat suara dan undangan, yang dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Distrik Heram dan Distrik Hedam, Kota Jayapura.
“Satu surat suara atau undangan dihargai Rp 100 ribu yang diduga dijual kepada para calon legislator. Informasi yang saya terima, ada sekitar 300 lembar diperjualbelikan,” kata Betty.
Menurut Betty, jika tertangkap tangan, pelakunya akan langsung diserahkan KPU kepada polisi. “Baik yang jual dan yang beli, bisa diproses pidana,” ujarnya.
Betty mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Papua. “Kami sangat berharap kasus ini dapat segera diatasi dan dilaporkan ke polisi.”
Di lain tempat, dari penelusuran JERAT, didapati pula puluhan warga mencoblos ganda di beberapa TPS. Seorang yang mengaku mencoblos di tujuh TPS mengatakan, ia dapat dengan mudah menghilangkan tinta di jari kelingking, dan kembali mencoblos di TPS berbeda. “Saya ada caranya menghilangkan tinta, saya coblos di tujuh TPS, saya akan bikin ini lagi saat Pilpres Juli nanti,” katanya. Pelaku adalah warga biasa yang kesehariannya bekerja di lembaga swasta. Ditempat terpisah, Bunga (nama samaran), juga mencoblos ganda. Sementara, beberapa lainnya menggunakan undangan atas nama berbeda, dan mendatangi TPS untuk menyalurkan haknya.
Karut Marut Pemilu di Jayapura, ikut pula diselingi dengan ribuan aksi golput. Di Sentani, sejumlah warga tidak menyalurkan haknya, dan memilih diam dirumah. Ada pula yang enggan mendatangi TPS lantaran tak menerima undangan atau surat pemberitahuan. “Buat apa coblos, toh setelah duduk di dewan, mereka juga tidak memperhatikan kita,” kata Bude, warga Jayapura.
Berbeda dengan Ilyas Hasan (43) tahun. Ia berharap calon legislatif yang nantinya terpilih, dapat memperhatikan rakyat. “Kami berharap mereka peduli kepada kami. Saya sudah memilih calon yang paling jujur dan adil,” kata Ilyas.
Pada kasus lain, 43 warga yang tinggal di Kampung satuan pemukiman atau SP-V, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, tidak dapat memberi suaranya karena mengungsi ke Kampung Kwarca jelang hari pemungutan suara.
Kepala Kepolisian Resort (Polres) Jayapura AKBP Sondang Siagian mengatakan puluhan warga mengungsi disebabkan oleh ketidaknyamanan dan ketakutan akibat teror yang dilakukan oleh sekelompok Orang Tidak Dikenal (OTK) jelang Pemilu 9 April 2014.
“Saat ini situasi di SP-V sudah mulai berangsur kondusif, namun sebagian warga di lokasi tersebut masih belum kembali karena ketakutan,” ujar Siagian.
Ia mengatakan, masih ada kelompok-kelompok berseberangan yang ingin menciptakan pelaksanaan pileg tidak kondusif. “Kelompok OTK sengaja membuat masyarakat resah. Untuk membuktikannya, sudah ada tanda-tanda seperti wanita dan anak-anak yang mengungsi dengan membuat pos”.
Sementara warga yang tidak ikut mengungsi, kata dia, telah diyakinkan bahwa tidak akan ada penyerangan dari OTK. “Mereka yang menakuti warga ini sedang kami cari, karena sudah membuat warga di SP V mengungsi,” tukasnya.
Pemilu legislatif pada Rabu (9/4/2014) digelar serentak di 34 provinsi di Indonesia. Rakyat memilih di antara 19.669 kandidat untuk 560 kursi legislatif, di tingkat nasional dan lokal. Dalam pemilu ini, sebanyak 12 parpol harus menang 25% atau meraih 20% kursi legislatif dalam rangka untuk secara resmi mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dijadwalkan pada 9 Juli mendatang. (JERAT/dari berbagai sumber)