Memahami Dialog Jakarta-Papua

Pentingnya Dialog Jakarta-Papua sudah dikumandangkan sejak Maret 1999. Berbagai cara dan media telah digunakan selama lima tahun untuk memberikan pemahaman yang benar tentang konsep, makna, tujuan, dan persyarat Dialog Jakarta-Papua.

Hasilnya cukup menggembirakan. Banyak pihak  di  Tanah Papua telah menerima proposal dialog. Hal ini terbukti pada  semakin banyak pihak yang kini menyuarakan pentingnya dialog demi terwujudnya Papua yang damai-sejahtera.

Sekalipun demikian, masih ada sejumlah pihak yang hingga kini belum memahami secara benar tentang makna dan peranan Dialog Jakarta-Papua dalam rangka penyelesaian masalah Papua. Bahkan masih ada orang-orang yang mempunyai pengertian yang sama sekali keliru tentang Dialog Jakarta-Papua. Oleh sebab itu, artikel ini ditulis untuk menegaskan kembali makna yang sebenarnya dari Dialog Jakarta-Papua.

Dialog sebagai Sarana

Sebuah dialog digunakan sebagai media atau sarana untuk membahas dan menyelesaikan suatu masalah secara bermartabat dan tanpa kekerasan. Dalam dialog, semua peserta yang hadir saling menerima keberadaannya, saling menghormati martabat kemanusiannya, saling membuka diri terhadap sesama, saling menyampaikan pendapatnya tanpa mengancam, dan  saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Hanya dialog yang  bisa memungkinkan semua pihak yang bertikai atau berperang untuk bertemu guna mencari dan menemukan solusi atas berbagai persoalan.

Demikian pula Dialog Jakarta-Papua yang kini diperjuangkan oleh banyak pihak, baik di Tanah Papua maupun di berbagai Provinsi di Indonesia, dipahami sebagai sarana atau media untuk menyelesaikan masalah Papua.

Dialog Jakarta-Papua diperlukan sebagai sarana atau wadah bagi para pihak yang bertikai selama ini yakni pemerintah dan OPM, untuk bertemu, duduk bersama, dan membahas dengan kepala dingin dan hati tenang, semua persoalan dan menetapkan solusi-solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Tentu dengan mengedepankan dialog sebagai media atau sarana, maka semua pemangku kepentingan dapat melibatkan diri dalam upaya mencari solusi yang komprehensif atas masalah Papua. Pemangku kepentingan yang dimaksudkan disini mencakup orang asli Papua, semua penduduk Papua, TNI, Polri, Perusahan asing dan domestic yang mengeksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten), Pemerintah Pusat, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), dan Orang Papua yang hidup di luar negeri.

Pandangan yang Menyesatkan  

Mesti diakui  bahwa masih ada juga pandangan yang menyesatkan, bahkan sangat berbahaya, dimana Dialog Jakarta-Papua dipandang sebagai ancaman terhadap integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI). Tujuan Dialog Jakarta-Papua dipahami  secara salah  yakni untuk memisahkan Papua dari NKRI. Dengan demikian, Dialog Jakarta-Papua secara keliru dipandang sebagai ancaman terhadap Republik Indonesia.

Atas dasar pemahaman yang keliru  ini, maka semua orang Papua yang mendukung dan memperjuangkan Dialog Jakarta-Papua, secara tidak langsung ditempatkan dan dicurigai sebagai pihak-pihak yang sedang memperjuangkan pemisahan Papua dari Indonesia atau separatis. Maka mereka diposisikan sebagai musuh Negara Indonesia. Sementara mereka yang tidak mendukung Dialog Jakarta-Papua sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)  yang setia mempertahankan Integritas wilayah Indonesia.

Akibat dari pandangan yang menyesatkan itu, semua  orang Non-Papua seperti Orang Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, yang mendukung proposal Dialog Jakarta-Papua juga dapat dicurigai sebagai pendukung gerakan separatisme Papua. Mereka tidak dilihat lagi sebagai waraga Negara Indonesia, melainkan dicurigai sebagai separatis yang mengancam integritas wilayah NKRI. Oleh sebab itu pandangan yang keliru ini dapat membahayakan bagi semua pendukung Dialog Jakarta-Papua.

Dialog tidak Mengancam

Dialog Jakarta-Papua tidak mengancam pihak manapun. Juga tidak memecahbelah keutuhan wilayah NKRI. Dialog justru dapat memperkokoh Integritas Republik Indonesia. Melalui dialog,semua WNI dapat diajak untuk menggumuli masalah kebangsaan.

Hanya dalam dialog berbagai permasalahan yang melatarbelakangi tuntutan Papua Merdeka atau referendum dapat diidentifikasi secara obyektif, dengan tenang dan bebas. Hanya melalui Dialog Jakarta-Papua, para pihak dapat melakukan komunikasi yang konstruktif dan bersama-sama menetapkan solusi-solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Oleh sebab itu, sangat tidak masuk akal apabila Dialog jakarta-Papua digunakan sebagai ancaman dalam memperjuangkan RUU Pemerintahan Papua.  Pemeritah Pusat seakan-akan bisa ditekan, dengan mengancam ” kalau tidak terima RUU Pemerintahan Papua, maka rakyat akan menuntut Dialog Jakarta-Papua untuk Papua merdeka ”.  Ancaman seperti ini hanya memperlihatkan pemahaman yang keliru tentang Dialog Jakarta-Papua.

Pemerintah Pusat tentunya tidak takut terhadap ancaman ini karena para pejabat tinggi di Jakarta mengetahui secara benar bahwa Dialog Jakarta-Papua adalah sarana atau media untuk mengidentitifikasi semua permasalahan dan menetapkan secara bersama solusi-solusi yang dapat diterima oleh semua pihak untuk mengatasi berbagai permasalahan di Tanah Papua. Mereka tahu bahwa Dialog Jakarta-Papua tidak ada kaitannya dengan referendum atau Kemerdekaan Papua Barat.

Sebab itu semua pihak dimohon untuk mendorong Dialog Jakarta-Papua sebagai sarana terbaik demi menciptakan perdamaian dan mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Kita perlu menghindari penyalahgunaan Dialog Jakarta-Papua sebagai ancaman, karena seloganya dialog tidak mengancam siapa pun.

 (Disalin dari Surak Kabar Harian Cenderawasih Pos, Edisi Senin 1 September  2014)
http://www.jdp-dialog.org/