Jayapura, – Kabupaten Dogiay adalah sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Nabire pada tahun tahun 2008 lalu. Luas wilayah Kabupaten Dogiyai berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi papua adalah seluas sebesar ± 4.237,4 Km2.
Menurut Natan Tebay , Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menjelaskan bahwa saat ini kondisi pendidikan di Kabupaten Dogiay memprihatinkan. “Ada beberapa persoalan yang kami temui saat mengunjungi beberapa lokasi terutam disektor pendidikan” ujar Natan Tebay saat berkunjung ke Kantor JERAT Papua di Waena, Rabu (18/05) pekan lalu.
Saat mengunjungi beberapa sekolah masih ditemuinya anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah karena tiadanya tenaga pengajar sedangkan dari fasilias berupa gedung telah memadai. “Misalnya saja di Distrik Bomomani terdapat sebuah sekolah dengan 6 ruang kelas namun hanya terisi 2 kelas saja yakni pada kelas 1 dan 3 saja” tukas Ketua KNPI Dogiay
Sementara problem lainnya adalah terkait dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di SMP Negeri I Bomomani terdapat 50 buah kartu KIP namun yang menerima hanya dua siswa saja. Sedangkan 48 buah kartu lainnya tidak bagikan karena nama penerima kartu telah lulus sekolah. Sedangkan di SMA Negeri I Dogiay ternyata tidak satupun siswa yang mendapatkan KIP. Dirinya telah mengkofirmasi hal ini kepada pihak terkait terutama Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P Dan ) Kabupaten Dogiay .”Ternyata yang mengisi data tersebut tidak mendapatkan honor sehingga terkesan asal-asalan kerjanya. Disisi lain tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kepada para kepala sekolah tentang manfaat dan pentingnya KIP” tegas Tebay.
Hal lainnya yang jadi temuan Ketua KNPI Dogiay adalah tentang para guru yang tamatan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang kini rata-rata memasuki usia pensiun dan tentu saja harus disiapkan guru-guru baru untuk mengajar dan menggantikan yang telah pensiun. Namun kesemua ini tentu kembali pengambil kebijakan untuk menyikapi kondisi pendidikan di Kabupaten Dogiay.
Disisi lain kesadara para guru juga dinilai masih juga belum membaik. Karena ditengarai masih ada oknum guru yang tidak mengajar di kampung tapi malah menetap di kota. “ Oknum guru tersebut hanya berada dikampung untuk mengambil gaji saja setiap bulan. Tetapi tidak mengajar. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak terkait” jelas Tebay.
Namun semua kondisi diatas tidak lepas dengan adanya duallisme kepemimpinan di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Dogiay. “Ada masalah krusial yakni dualisme Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Dogiay yang seolah ada dua orang, yang pertama adalah Kepala Dinas yang mendapatkan SK dari bupati lama. Sedangkan yang kedua adalah Kepala Dinas yang diangkat oleh Kareteker saat ini. Nah ini membuat jadi kebingungan bagi para staff dinas dan pihak-pihak yang terkait dengan urusan dinas” ujar alumni Fakultas Antropologi Universitas Cenderawasih.
Terkait dengan beberapa kondisi diatas maka Natan Tebay selaku Ketua KNPI Kab. Dogiay menyampaikan beberapa poin diantaranya
- Terkait dualisme kepemimpinan di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Dogiay perlu segera diselesaikan karena telah mengorbankan masa depan anak-anak SD – SMA, yang akan jadi masa depan Kab Dogiay.
- KNPi Dogiay mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Dogiay untuk menyiapkan program khusus bagi calon guru dan dianggarkan dalam APBD-Perubahan. Para mahasiswa dibiayai khusus oleh pemerintah Kabupaten Dogiay.
- Guna meningkatkan kapasitas pemuda maka KNPI Dogiay akan melakukan pelatihan jurnalistik maupun film pendek. Untuk menambah keterampilan menulis bagi para tamatan SMA/SMK sederajat untuk meningkatkan keterampilan dalam membuat film pendek maupun menulis.
- KNPI Dogiay sedang membangun kerjasama dengan pihak Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Papua guna minangkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterampilan pertukangan , perbengkelan dan mengemudi. Karena realitasnya saat ini lulusan SMA maupun perguruan tinggi tidak mempunyai keterampilan. Bahkan kedepan tidak menutup juga pelatihan wirausaha sehingga para pemuda tidak menggantungkan hidupnya hanya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja tapi bisa diarahkan kepada sektor riil maupun sektor swasta lainnya.
(Harun Rumbarar )
Editor : Wirya Supriyadi / JERAT Papua