Kongres Rakyat Papua (KRP) III di lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura, 17 hingga 19 Oktober 2011, berakhir tragis. Tiga orang tewas dan belasan luka-luka. Polisi membubarkan paksa karena menilai pertemuan akbar orang Papua itu makar.
Kongres dipimpin Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut. Pesertanya dua ribu orang. Awalnya mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai keynote speaker, namun batal. Rencana akan dibuka oleh Dirjen Otonomi Daerah, juga gagal.
Tokoh Papua yang hadir diantaranya, DR. Benny Giay, Pendeta Socrates Sofyan Yoman, dan pendeta Yemima Krey. Agendanya soal kesejahteraan rakyat dan sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.
Meski direstui dewan adat, kongres mendapat penolakan keras dari Organisasi Papua Merdeka. Menurut OPM, masalah Papua bukan persoalan nasional. Konflik Papua hanya dapat dituntaskan lewat perundingan yang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Paling tidak, sesuai dengan keputusan sidang 2 Agustus 2011 di London, Inggris. Ketika itu diadakan sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan tema West Papua: the Road to Freedom. KTT tersebut difasilitasi dua lembaga solidaritas Papua; Free West Papua Campaign dan International Lawyers for West Papua.
Kongres Papua III merupakan lanjutan Kongres II tahun 2000 yang juga berbicara aspirasi merdeka serta hak dasar orang asli Papua.
Korban Berjatuhan
Usai pertemuan dua hari, polisi yang telah lama menunggu, kemudian menerobos ke tengah lapangan Zakeus. Saksi mata menuturkan, tentara dalam jumlah besar berada diatas gunung, menyerbu kerumunan yang sementara dikejar polisi dari kaki gunung. “Kami ditembak, Saya lari bersama almarhum Daniel Kadepa, Mahasiswa STIH UMEL Mandiri,” kata Fransiska, saksi mata.
Walau sudah jatuh korban, aparat tak juga menghentikan letusan. Ratusan berhamburan kocar-kacir. Ada yang bersembunyi dibalik pohon dan menghindar ke rumah warga. Fransiska selamat di sebuah gubuk milik seorang petani.
Saksi lain, Jimmy Paul Koude (44 tahun) mengaku dipukul tentara saat rusuh. Paul terluka di kepala dan sekujur tubuhnya penuh lebam.
Daniel Kadepa dan Maxsasa Yewi ditemukan Kamis siang, 20 Oktober 2011, di perbukitan belakang Korem 172 PWY, Padang Bulan, Abepura. Pada hari yang sama didapati pula korban lain teridentifikasi bernama Yacob Samonsabra.
Kongres Papua mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat. Mata uangnya Golden, lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua, Bendera; Bintang Kejora, Lambang Negara Burung Mambruk, Bahasa Vigin dan pemerintahan daerah dipimpin seorang gubernur. Kongres mengangkat Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua, sebagai Presiden dan Edison Waromi, Perdana Menteri.
Forkorus dan Waromi telah dipenjara. Keduanya melanggar Pasal 110, 106, dan 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Makar.
Tersangka lain yang juga dituduh melawan negara yakni August Makbrawen Sananay Kraar, Selpius Bobi, Ketua Panitia Kongres, dan Dominikus Sirabut, aktivis HAM Papua. Sementara seorang lainnya, Gat Wenda, dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena terbukti membawa senjata tajam.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua menilai tudingan makar yang disematkan kepolisian, terlalu berlebihan. “Dimana bagian makarnya, ini harus dijelaskan,” kata mantan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Julles Ongge.
Menurut dia, meski mengibarkan Bendera Bintang Kejora atau mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat, belum dapat disebut melawan NKRI. “Peserta kongres tidak bersenjata, kecuali kalau mereka bersenjata dan memberontak, itu baru bisa disebut makar,” ujarnya.
Komnas HAM Papua merilis, 96 warga sipil telah dianiaya usai Kongres Papua. Mereka mendapat perlakuan kasar dan barang miliknya dirampas. “Dari 387 yang ditahan di Polda Papua, 96 diantaranya dianiaya aparat,” kata Julles Ongge. Puluhan juta uang raib saat peristiwa penangkapan. 50 telepon genggam hilang, 7 motor rusak, 4 mobil ditahan polisi, dan sejumlah alat elektronik, disita.
Kepolisian Daerah Papua membantah menembak warga sipil. “Kami menembak ke udara,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar, Wachyono, ketika itu.
Beberapa hari setelah insiden berdarah, polisi merotasi delapan perwira tingginya. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Bigman Lumban Tobing saat itu menegaskan, pergantian delapan perwira tak terkait situasi Papua yang memanas.
Tuntutan Merdeka
Konflik Papua berakar dari pemutarbalikan fakta sejarah masuknya orang Melanesia ke pangkuan Indonesia. Poin ini tak henti disuarakan selama dua dekade terakhir. Tuntutannya, referendum bagi Papua.
Desakan referendum misalnya muncul ketika unjuk rasa ribuan warga Papua, Senin 14 November 2011. Demonstran berjalan kaki dari Kota Abepura menuju taman Imbi di Jayapura kurang lebih 10 kilometer. “Perjuangan tak pernah mati, hanya satu kata, lawan,” kata almarhum Mako Tabuni. Ia ditembak pada tahun 2012 di Jayapura.
Pada pertengahan Oktober 2011, ratusan warga juga berdemo di depan kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, Jayapura, menuntut merdeka. Demo menentang pemerintah besar-besaran terjadi pada Juni 2010. Saat itu dicetuskan rekomendasi; Pepera ulang dan PT Freeport di Timika ditutup.
Freeport beroperasi sebelum Papua berintegrasi. Setelah sekian lama memproduksi, barulah perusahaan milik Amerika Serikat itu menandatangani kontrak karya dengan Indonesia. Gunung Ertsberg yang mengandung mineral, dieksploitasi. Padahal, daerah tersebut merupakan tempat pemilik tanah menggantungkan hidup.
OPM menyebut insiden Abepura sebagai pelanggaran HAM yang tak dapat dimaafkan. Meski ada polisi tewas, namun penyisiran di asrama-asrama mahasiswa membuat warga Jayapura ketakutan.
(Jerry Omona/JERAT)