Jayapura, Pemimpin Pemerintahan di Papua hendaknya melihat kembali amanat Otonomi Khusus (Otsus) Papua, terutama yang berkaitan dengan komitmen pendidikan gratis, kesehatan gratis serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Hermanus Martin Nupapati, selaku Peserta Diskusi Seminar Publik tentang Quovadis Otonomi Khusus Papua, di Hotel Meta Star Waena, Selasa (22/3), sekaligus dirinya mempertanyakan komitmen pemimpin Papua dengan janji politik yang disampaikan.
“Kalau boleh dana otsus difokuskan, Tidak perlu infratsruktur, karena Papua cukup luas, namun yang terpenting adalah menyiapkan manusia – manusia Papua yang cerdas,” kata Marthin.
Marthin Nupapati, yang juga Wakil Ketua I DPD Partai Rakyat menambahkan, bahwsa dirinya pernah melihat janji politik pemimpin Papua yakni akan membangun pendidikan yang gratis di Papua, sebagaimana dikampanyekan, namun hal ini apakah sudah berjalan atau belum, sehingga harus jelas.
“Kalau memang ada komitmen untuk pendidikan gratis, maka sudah seharusnya pendidikan bagi orang asli Papua harus gratis dari sekolah taman kanak – kanak hingga masuk S3,” pintanya.
Ditambahkan, pembangunan yang sudah dikerjakan tidak salah, hanya harus lebih fokus pada pembangunan manusia asli Papua, karena kalau infrastruktur tentunya ada dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, maka dana Otonomi Khusus harus berkan pendidikan yang gratis.
“Mengapa demikian, karena kecerdasan yang akan membangun Papua, bukan infrastruktur yang banyak dikerjakan sekarang, karena orang Papua sedikit, tentunya tidak akan menggunakan semuaa yang yang dibangun,” pesannya.
Sementara itu, Pemuda Katolik Kabupaten Jayapura, Marfin menuturkan, sudah saatnya semua memahami aturan dan amanat Otsus Papua, sehingga tidak salah menafsirkan dan menjabarkan.
“Kita kadang bertindak dan berbicara Otonomi Khusus, namun belum memahami, sehingga aturan dan amanat Otsus Papua harus dipahami secara baik, agar diterjemahkan secara baik dalam aplikasikanya, misalnya dengan penguatan kepada Majelis Rakyat Papua dan masyarakat adat untuk lebih maju,” ungkapnya.
(Eveerth Joumilena)