Jokowi Jadi Presiden, Ini Harapan Orang Papua
Sumber : Petrus Pit Supardi Jilung
Hari ini, Selasa [22/7], Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan segera mengumumkan pemenang dalam Pemilu presiden yang digelar pada Rabu, [9/7] silam. Hasil rekapitulasi suara dari 33 provinsi, Jokowi tampil sebagai pemenang (presiden) setelah meraih suara signifikan 70.633.576 (53,15%). Rakyat Indonesia bergembira memiliki presiden baru untuk periode lima tahun ke depan (2014-2019). Kegembiraan itu juga tampak di raut wajah sebagian rakyat Indonesia di Papua dan orang Papua. Ada harapan bahwa lima tahun ke depan, dibawa pemerintah presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla, ada perubahan lebih baik di tanah Papua. Harapan ini beralasan, karena 2.026.735 (71,53%) suara rakyat dan orang Papua diberikan kepada Jokowi-JK.
Cerita tentang harapan orang Papua terhadap Jokowi, tidak dapat dipisahkan dengan pengalaman selama sepuluh tahun presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Indonesia, termasuk Papua. Banyak pihak mengklaim beliau sukses memimpin Indonesia. Bahkan dunia internasional memberikan berbagai gelar kehormatan dan penghargaan karena dedikasinya untuk kesejehateraan rakyat, toleransi dan perdamaian dunia. Tetapi, SBY kurang memberikan perhatian serius terhadap kemajuan rakyat Papua dalam berbagai aspek hidup. Tercatat bahwa selama masa kepemimpinannya, situasi hak asasi manusia di Papua kian buruk, terjadi pelanggaran hak-hak sipil dan politik rakyat Papua. Indikatornya sederhana saja, setiap hari orang Papua mati karena saling membunuh, dibunuh oleh kelompok sipil bersenjata, bahkan tidak jarang senjata dan peluru aparat keamanan Indonesia dipakai untuk bunuh orang Papua. Kebebasan berekspresi bagi orang Papua dibungkam. Upaya mencari keadilan dan kebenaran di atas tanah Papua yang dilakukan oleh para aktivis dianggap makar dan mengancam kedaulatan NKRI. Bukan itu saja, proses pendidikan bagi anak-anak Papua usia sekolah dasar kurang berjalan dengan baik. Pelayanan kesehatan bagi orang Papua kurang optimal. Ditambah lagi dengan upaya pengembangan ekonomi orang Papua yang tidak berjalan semestinya.
SBY cari aman. Tidak banyak kebijakan substansial yang diberikan untuk mengangkat harkat, martabat, dan budaya orang Papua. SBY tidak mengakui eksistensi orang Papua sebagai bangsa dan ras melanesia. Ada usaha terstruktur untuk menyamakan orang Papua di wilayah melanesia dengan orang dari suku lain yang memiliki ras mongoloid dan melayu. Ketika orang Papua berjuang mengungkapkan jati dirinya sebagai orang melanesia, justru dipermasalahkan. Padahal Indonesia mengajarkan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan alat perekat yang mempersatukan keberbedaan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Kini, harapan itu ada di pundak Jokowi-JK. Jokowi pernah datang ke Papua, pada 5 April dan 5 Juni 2014. Dalam kedua kunjungannya itu, ia menyatakan niatnya untuk memperhatikan orang Papua. Bahkan dalam kunjungannya yang kedua, 5 Juni 2014, dirinya sempat mengunjungi pasar mama-mama Papua di kota Jayapura. Di tempat ini, ia dikerumuni oleh pendukungnya sehingga tidak sempat masuk ke dalam pasar. Tetapi, ia berjanji akan memperhatikan mama-mama Papua, terutama membangun pasar untuk mereka.
Permasalahan Papua kompleks. Ada banyak kajian yang bisa jadi refrensi untuk mengatakan bahwa Papua bermasalah. Salah satu sumber yang bisa dijadikan rujukan adalah buku Papua Road Map, dari tim LIPI. Buku ini menyajikan tentang Papua dan permasalahannya. Dalam buku ini disebutkan bahwa sumber konflik Papua terletak pada 1) sejarah integrasi dan identitas, 2) kekerasan politik dan pelanggaran HAM, 3) kegagalan pembangunan, 4) marjinaliasi orang Papua. Saya sendiri melihat bahwa masalah dasar yang dihadapi orang Papua saat ini adalah minimnya penghormatan terhadap martabat manusia. Orang Papua dilihat sebagai manusia kelas dua di Indonesia karena berbeda dari sisi budaya dan adat-istiadat dengan orang Indonesia ras melayu dan mongoloid. Orang Papua itu manusia kulit hitam, rambut keriting, bau, bodoh, minta merdeka, dan berbagai stigma negatif lainnya. Akibat minimnya penghormatan Indonesia terhadap martabat orang Papua telah menibulkan konflik berkepanjangan di atas tanah Papua.
Jokowi akan memimpin Indonesia dan Papua selama lima tahun ke depan (2014-2019). Jokowi akan membuat gerakan perubahan. Genderang revolusi mental telah ditabuh. Semoga genderang revolusi itu bergaung sampai di tanah Papua. Jokowi perlu membenahi sistem birokrasi pemerintahan yang tertutup dan korup di Papua menjadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jokowi juga perlu mendengarkan suara orang Papua yang minta refrendum (merdeka), minta pengakuan kedaulatan Negara Federal Papua Barat (NFPB) dan minta dialog Jakarta-Papua. Untuk mengakomodir permintaan orang Papua, langkah yang paling tepat dan bijaksana adalah menggelar dialog Jakarta-Papua. Melalui dialog ini, terbuka ruang untuk saling bicara tentang pengalaman penderitaan orang Papua dan kebijakan strategis yang dapat dilakukan untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua.
Persoalannya, apakah Jokowi berani menggelar dialog Jakarta-Papua? Saya mengagumi Jokowi dan model kepemimpinannya, tetapi saya masih ragu, apakah Jokowi memiliki keberanian untuk memulai dialog Jakarta-Papua? Saya tidak meragukan kemampuan Jokowi dalam merangkul orang Papua untuk menggelar dialog terbuka itu, tetapi yang saya ragukan adalah kemampuan Jokowi untuk meyakinkan ‘orang-orangnya’ bahwa dialog Jakarta-Papua adalah alternatif menyelesaikan permasalahan Papua secara utuh. Pengalaman pemerintahan SBY selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa SBY tidak memiliki kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk menggelar dialog Jakarta-Papua. Semoga Jokowi tidak mengulangi hal yang sama.
Jokowi perlu berani memulai gerakan perubahan. Dan sangat tepat jika dimulainya dari ufuk timur, tanah Papua. Jokowi perlu mendengarkan jerit penderitaan orang Papua. Bukan hanya mendengarkan, tetapi Jokowi perlu merealisasikan impian orang Papua, yang menginginkan hidup damai dan sejahtera di atas tanahnya yang kaya. Untuk mencapai hidup damai dan sejahtera di tanah Papua, diperlukan upaya nyata Indonesia untuk membangun kepercayaan orang Papua, yang sudah terlanjur sakit hati dengan sikap Indonesia, yang sudah setengah abad lebih mengusai tanah Papua.
Hari ini, Jokowi-JK memenangi pemilihan presiden. Hari ini segenap rakyat dari Sabang sampai Merauke meletakkan harapan Indonesia dan Papua di pundak keduanya. Semoga Indonesia semakin jaya dan Papua pun semakin maju dalam berbagai aspek hidup. Memang saya memiliki keraguan terhadap kemampuan Jokowi untuk membenahi Papua, tetapi pada saat yang sama, bersama segenap rakyat dan orang Papua, saya yakin Jokowi bisa memulai gerakan perubahan ke arah yang lebih baik bagi orang Papua. Semoga harapan dan keyakinan ini tidak menjadi sia-sia.
Abepura, 22 Juli 2014, pk 20.30 WIT.
saat rekapuitulasi akhir Pilpres 2014 oleh KPU Indonesia